Kejahatan cyber adalah salah satu tantangan yang harus segera diatasi oleh Indonesia. Pasalnya, hal itu dapat memberikan dampak buruk yang signifikan jika terjadi dalam skala besar.Kejahatan cyber menjadi tantangan Indonesia, karena kalau terjadi secara masif maka bisa terjadi kekacauan. Merujuk pada data trafik kejahatan cyber, membuktikan bahwa keamanan cyber Indonesia masih lemah.

Kejahatan cyber tentu tidak bisa lagi dianggap remeh oleh TNI, di usia 70 tahun TNI, Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya berharap bahwa TNI harus siap menghadapi perang cyber.

“Di usianya yang ke-70, Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus siap menghadapi perang cyber. Perang jenis ini juga dapat mengancam kerukunan dan persatuan di Indonesia, di samping gerakan-gerakan ekstremis serta konflik horisontal,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya sebelum Rapat Paripurna DPR, Senin (05/10/2015).

Lebih lanjut, Tantowi mengatakan, bahkan saat ini efek pilpres di media sosial masih tetap berlanjut, dimana mereka saling serang melalu media sosial.

“Ada proxy war, perang non-konvensional, perang tanpa senjata, perang melalui cyber. Ini, tujuannya juga memeceah belah kerukunan bangsa Indonesia dalam rangka memperlemah kesatuan bangsa,” lanjut Tantowi.

Dalam perayaan 70 tahun TNI, Tantowi Yahya berharap TNI dapat menyelesaikan reformasi yang belum sepenuhnya selesai. Dari sektor legislasi, TNI belum membangun kesetaraan prajurit dengan rakyat biasa di depan hukum.

“Selama ini kalau ada tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI payung hukumnya militer. Ke depan, kalau TNI melakukan pidana, yang bersangkutan harus merujuk ke pengadilan biasa,” tegas Tantowi Yahya.

“Dengan segala kelebihan dan kehebatannya kita harus acungkan jempol, tapi ke depan masih ada pekerjaan yang belum selesai. Sesuai amanat UU TNI No. 34/2004 pasal 64 ayat (2) prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang,” pungkas Tantowi.(skr), foto : iwan armanias/parle/hr.